PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN POLITIK INDONESIA (1945-1950)

04/12/2010 09:21

1.       Faktor-faktor penyebab buruknya keadaan ekonomi-keuangan

a.       Infalasi yang sangat tinggi

Penyebabnya:

-          Beredarnya jumlah uang yang sangat tinggi di masyarakat

-          Mata uang jepang yag beredar tidak terkendali (mencapai 4 miliar dengan rincian 1,6 miliar ada di Jawa)

-          Sekutu mengedarkan uang cadangan sebanyak 2,3 miliar untuk keperluan operasi mereka.

Akbatnya masrarakat terutama petani menjadi menderita karena pada waktu itu petanilah yang banyak menyimpan mata uang Jepang. Pada waktu itu pemerintah blom bisa berbuat banyak atau menghentikan peredaran tersebut  karena pemerintah belum mempunyai mata uang baru sebagai penggantinya. Untuk sementara pemerintah RI menyatakantiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:

-          Mata uang De Javasche Bank

-          Mata uang pemeritah Hindia-Belanda

-          Mata uag pendudukan Jepang

Pada tanggal 6 Mret 1946, Panglima ANFEI yang baru, Letnan Jendral Sir Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki sekutu. Lalu pemerintah melalui Perdana Mentri Syahriri memprotes tindakan tersebut karena sekutu telah melanggar perjanjian yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang yang baru. Sehingga pada bulan Oktober 1946 pemerintah RI juga melakukan hal yang sama dengan mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang jepang. Lalu pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal 1 November 1946 dan berfungsi sebagai mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing.

b.      Adanya blokade ekonomi aloh Belanda (NICA)

Blokade ini dimulai pada bulan November 1945, dengan menutup pintu masuk dan keluar perdagangan RI. Alas an dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah sebagai berikut:

a.       Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia

b.      Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.

c.       Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tinadakan yang dilakukan oleh bangsa lain.

Akibat dari blockade ini barang-barang dagangan mlik pemerintah RI tidak dapat diekspor sehingga banyak yang dibumihanguskan dan Indonesia menjadi kekurangan barang-barang inpor yang sangat dibutuhkan.

c.       Kas Negara kosong

Pada awal kemerdekaan pajak dan bea masuk sangat sedikit dan tidak sebanding dengan biaya pengeluaran. Biaya pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian.

 

2.       Usaha menembus blokade ekonomi

a.       Diploimasi beras ke India

Ketika mendengar terjadi bencana kelaparan di India, pemerintah RI menyatakan kesediannya untuk mengirimkan bantuan 500.000 ton beras ke Indiadengan harga yang sangat rendah, karena diperkirakan pada tahun 1946 akan diperoleh surplus panen sebasar 200.000 sampai 400.000 ton. Sebagai imbalannya pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Keuntungan politik yang diperoleh RI dalam forum internasional adalah India menjadi Negara paling aktif membantu perjuangan kemerdekaan RI.

b.      Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri

1.       Mengadakan hubungan dengan perusahaan swasta dari Amerika (Inbrasten. Inc). usaha ini dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation), suatu badan perdagangan semi emerintah yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Dr. Ong Eng Die. Dalam transaksi pertama pihak Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor dari Indonesia (gula, karet, the dan sebagainya) kapal Amerika masuk ke pelabuhan Cirebon dengan mengakut barang-barang pesanan RI dan akan memuat barang-barang ekspor dari RI, namun kapal itu dicegat oleh angkatan laut Belanda dan dibawa ke Tanjung Priok serta semua barangnya disita.

2.       Menembus blockade belanda menuju Singapura dan Malaysia, usaha ini secara sistematis dilakukan pada tahun 1946 sampai masa akhir perang kemerdekaan. Penembusan ini dilakukan oleh angkatan laut RI dibantu oleh pemerintah daerah-daerah penghasil barang-barang ekspor. Awal tahun 1947, RI membetuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia Office (Indoff) yang memperjuangkan kepentingan politik luar negeri, namun secara rahasia juga menembus blockade dan usaha perdagangan barter.

Pertahanan juga membentuk perwakilannya di luar negeri yang disebut Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) yang dipimpi8n oleh Ali Jayengprawiro dengan tugas pokok membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang. Selama tahun 1946 pelabuhan di Sumatra hanya Belawan  yang berhasil diduduki oleh Belanda. Karena perairan Sumatra sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat.

 

3.       Usaha Mengatasi Kesulitan Ekonomi

a)      Konferensi ekonomi februari 1946

Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangunkusumo dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti berikut ini:

1)      Masalah produksi dan distribusi makanan

Disepakati bahwa system autarki local sebagai kelanjutandari system ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsurakan dihapus dan diganti dengan system desentralisasi.

2)      Masalah sandang

Disepakati bahwa badan pengawas makanan rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr. Sudarsono dan di bawah pengawasan kementrian kemakmuran.

3)      Status dan administrasi perkebunan

Semua perkebunana dikuasai oleh Negara dengan system sentralisasi di bawah pengawasan kemetrian kemakmuran.

                Konfrensi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946 dengan membahas masalah perekonomian yang lebih luas, seperti program ekonomi pemerintah, masalah keuangan Negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini Moh. Hatta meberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula yang penguasaannya dikuasai oleh pemerintah, hasil dari ekspor ini diharapkan dapat dibelikan atau ditukar dengan barang-barang keperluan RI. Pada tanggalk 21 Mei 1946 dibentuk Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) berdasarkan peraturan pemerintah no. 3/1946 dan disempurnakan melalui peraturan pemerintah no. 4 tahun 1946, anggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

b)      Pinjaman Nasional

Program ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Penjamna Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besarnya pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1 Miliar. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500juta. Sukses yang dicapai menunjukan besarnya dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah RI.

 

c)       Pembentukan Planing Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

Badan ini merupakan badan yang bertugas membut rencana pembangunan ekonomi untuk jangkan waktu 2 sampai 3 tahun. Sesudah badan ini bersidang, A. K Gani mengumumkan Rencana Pembangunan Seppuluh tahun. Pendanaannya terbuka bagi umum baik pemodal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada bulan April 1947, badan perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsug oleh wakil presiden Moh. Hatta dan A.K. Gani sebagai wakilnya. Badan ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merancang pembangunan ekonomi dan dalam rangka perundingan dengan pihak Belanda. Namun, semua rencana tersebut blom pernah tercapai karena situasi politik dan ekonomi serta militer yang tidak memungkinkan.

d)      Rekontruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) 1948

Program in dimaksudkan untuk mengurangi beban Negara dalam bisang ekonomi, di samping meningkatkan efesiensi. Rasionalisasiini meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparatur ekonomi. Sejumlah angkatan perang dikurangi secara drastis, selanjunya tenaga-tenaga bekas angkatan perang ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementrian Pembngunan dan pemuda.

e)      Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Program ini digagas oleh I.J.Kasimo dan pada dasarnya program ini adalah rencana Produksi 3 tahun, 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kasimo menyarankan agar:

1.       Menanami tnah-tnah kosong di Sumatra Timur seluas 281.277ha.

2.       Dilakukan infeksi dengan menanam bibit unggul di Jawa.

3.       Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.

4.       Di setiap desa dibentuk kebun-ebun bibit.

5.       Transmigrasi.

f)       Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

Organisasi ini dibentuk oleh B. R. Motik bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha sawasta dan diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Akan tetapi, PTE tidak dapat berjalan dengan baik, PTE hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal 5juta, kegiatan PTE semakin mundur akibat agresi militer Belanda.

g)      Oeang Republik Indonesia (ORI)

ORI dikeluarkan oleh pemerintah RI berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 1946. Undang-undang ini dikeluarkan pada tanggal 1 oktober 1946, untuk mengatur penukaran uang rupiah Jepang, diatur berdasarkan UU nomer 19 tahun 1946 yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 1946, ktentuanya adalah sebagai berikut:

1.       Limapuluh Rupiahuang Jepang disamakan dengan Satu rupiah ORI

2.       Di luar Jawa dan Madura, Seratus rupiah uang Jepang sama dengan Satu rupiah ORI.

Selain ketentuan tersebut, UU Nomor 19 Tahun 1946 khususnya pasal 1 juga menentukan bahwa setiap sepuluh rupiah ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 garam.

Contact

Search site

© 2010 All rights reserved.

Create a free website Webnode