PERJUANGAN DIPLOMASI

Kemenangan yang diraih dalam perjuangan bersenjata tidak aka nada artinyaapabila dunia internasional tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Untuk kepentinan tersebut pemerintah Indonesia melakukan perjuangan diplomasi antara lain sebagai berikut:

1.       Meyakinkan dunia internasional bahwa masalah kembalinya Belanda ke Indonesia adalah masalah internasional bukan masalah intern Belanda.

2.       Menarik dukungan banyak Negara terhadap Indonesia, baik dalam siding-sidang PBB maupun pertemuan Internasional lainnya.

3.       Berupaya memperoleh dukungan internasional terhadap kedaulatan Indonesia sekaligus mengundang desakan terhadap Belanda untuk meninggalkan Indonesia.

Pada tanggal 10Februari 1946, perundingan pun diselanggarakan antara pasukan Inggris yang diwakili Sir Atrhibald Clark Kerr dan Dr. H. J, Van Mook yang mewakili Gubernur Hindia Belanda. Dalam perundingan tersebut Belanda mengajukan usulan yang isinya seperti pidato Ratu Belanda pada 7 Desember 1942. Usulkan tersebut adalah:

1.       Indonesia akan dijadikan Negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintah sendiri di dalam lingkungan belanda.

2.       Masalah dalam negeri di urus oleh Indonesia sendiri sedangkan urusan luar negeri oleh Belanda.

3.       Sebelum dibentuk persemakmuran akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun.

4.       Indonesia akan dimasukan dalam PBB.

Namun usulan tersebut ditolak oleh Indonesia melalui Sutan Syahrir menyusun usulan balasan, yaitu:

1.       Republic Indonesia harus diakui secara penuh sebagai Negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia-Belanda.

2.       Pinjaman-pinjaman pemerintah Belanda sebelum tanggal 8 maret 1942 menjadi tanggungan RI.

3.       Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakn pada masa tertentu dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri dari orang Indonesia dan Belanda.

4.       Tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia dan apabila perlu diganti oleh TRI.

5.       Pemerintah Belanda harus membantu Indonesia untuk diterima sebagai anggota PBB.

6.       Selama perundingan berlangsungsemua aksi militer harus dihentikan dan pihak republic akan melakukan pengawasan terhadap pengungsi tawanan Belanda dan iternirnya.

Usulan Indonesia ditolak oleh pemerintah Belanda dan secara pribadi Van Mook mengusulkan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pembentukan Negara Federasi yang bebas dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Usulan tersebut oleh Sutan Syahrir dijawab pada tanggal 27 Maret 1946. Isi usulan tersebut adalah:

1.       Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI secara defacto atas jawa dan Sumatra.

2.       Supaya RI dan Belanda bekerjasama dalam membentuk Negara RIS.

3.       Republik Indoesia Serikat bersama dengan Belanda, Corcoa, dan Suriname menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda.

Berangkat dari usulan tersebut pada tanggal 14-25 April 1946 di Hooge Value semua usulan Indonesia ditolak. pihak belanda hanya mengak kedaulatan atas Indonesia dan wilayah Jawa dan Madura saja dikurangi daerah yang diduduki oleh pasukan Belanda di Indonesia. Pada tanggal 2 Mei 1946 Van Mook atas nama pemerintah Belanda kembali mengusulkan yang isinya sama dengan usulan pemerintah Belanda sebelumnya.

Usul tawar-menawar keinginan antara Indonesia-Belanda oleh kelompok yang anti diplomasi dianggap sebagai hal yang tidak perlu. Menurut kalangan ini, langkah terbaik yang paling tepat untuk menghadapi Belanda adalah dengan konfrontasi secara total. Kelompok ini menamakan dirinya sebagai Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka.

1)      Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati berlangsung dari tanggal 10-15 November 1946 di sebuah daerahselatan Cirebon di kaki guung Ciremai. Delegasi Indonesia dipimpin oleh perdana menteri Sutan Syahrir dan angotanya Moh. Roem, Susanto Tirtoprajo, A.K Gani. Delegasi Belanda dipimpin oleh Schermehorn dengan anggota Maz Van Poll, Hj Van Mook. Sebagai penengah dari pihak sekutu adalah Lord Killearn.

Hasil perundingan Linggarjati adalah:

1.       Belanda mengakui secara de facto kedaulatan RI atas Sumatra, Jawa dan Madura.

2.       RI dan Belanda bekerjasama menyelenggarakan berdirinya sebuah Negara federal bernama Negara Indonesia Serikat.

3.       RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketuanya.

Hasil perundingan ini menjadi pro dan kontra. Pada akhirnya dibalik pro-kontra tersebut, hasil peruningan Linggarjati ini ditandatangani di intana Merdeka pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil kesepakatan tersebut dilanggar oleh Belanda denga melancarkan Agresi Militer Belanda 1yang diawali perbedaan persepsi dalam menyikapi hasil perjanjian Linggarjati. Belanda mempunyai kecenderungan pandanan bahwa selama mas peralihan Belandalah satu-satunya pihak yang berdaulat di Indonesia.

Pada tanggal 27 Mei 1947 Belanda mengirimkan nota protes yag harus dijawab dalam waktu 14 hari, tetapi hal tersebut tidak digubris sehingga pada tangga 21 Juli 1947 Belanda melakukan serangan militer ke berbagai wilayah RI di Jawa dan Sumatra, serangan tersebut dikenal sebagai Agresi Militer Belanda 1. Dewan keamanan PBB pada tanggal 31 Jul 1947 mengeluarkan resolusi yang mendesak agar kedua belah pihak segera menghentikan pertempuran dan mengadakan perundingan. Sehingga pada tangga 4 Agustus 1947 Presiden Soekarnodan jendral Spoor mengeluarkan perhentian tembak menembak.

2)      Perundingan Renville

Pada tanggal 25 Agustus 1947 dewan keamanan PBB membentuk komisi konsuler yang bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Selain itu, dibentuk pula Komisi Tiga Negara (KTN) yang bertugas membantu penyelesaian sengketa antara Belanda-Indonesia. Anggota KTN ini berasal dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Pada tanggal 8 Desember 1947 diadakanlah perundingan diatas kapal USS Renvile milik amerika serikat, Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifudi, Belanda oleh Abdulkadir Wijiyoatmojo, Richard Kirby dari Australia, Paul Van Zwwland dari Belgia, Frank Graham dari Amerika serikat. Hasil dari perundingan Renville ini adalah:

1.       Menetapkan batas yang memisahkan wilayah RI dan Belanda. (Indonesia: Sumatra sebagian, Banten dan Yogyakarta.

2.       Pasukan RI yang berada di wilayah pendudukan belanda harus ditarik ke wilayah RI.

3.       Akan diadakan plebisit (Pemungutan Suara)bagi rakyat di wilayah pendudukan Belanda.

Akibat dari perundingan tersebut, terjadilah pemindahan pasukan RI yang begitu banyak ke tempat kekuasaan  Wilayah RI. Tetapi Belanda tetap tidak mematuhi aturan perundingan yang akhirnya berdampak pada terjadinya Agresi Militer Belanda 2 pada tanggal 19 Desember 1948.

3)      Perundingan Roem Royen

Perundingan Roem-Royen dilakukan pada tanggal 17 april sampai 7 Mei 1949. Dalam perundangan itu pemerintah Belanda pada tanggal 28 Februari 1949, Belanda menyatakan akan diadakan KMB di Den Hagg guna membahas “Penyerahan” kedaulatan, pada tanggal 4 Maret 1949, pada tanggal 4 Maret 1949 presiden soekarno menolak mengadiri KMBkecuali kekuasaan RI dikembalikan. Pada tanggal 14 April 1949 diadakanlah perundingan RI-Belanda yang dilakukan di hotel Des Indes di bawah pimpinan Merle Cocharn. Dari RI diwakli oleh Moh. Roem sedangkan Belanda dipimpin oleh Dr.J.H Van Royen. Mohammad Roem menyatakan bahwa RI bersedia menghentikan geriliya dan turut serta dalam KMB asal nanti dalam KMB di Den Haag dibahaas mengenai penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia SErikat secara tidak bersayarat.

Ternyata DR. Van Royen menyetujui hal tersebut, akhirnya isi perjanjian dari Roem-Royen tersebut adalah :

1.       Para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda akan dikembalikan ke Yogyakarta.

2.       Ibukota RI kembali ke Yogyakarta.

3.       Penghentian Tembak-menembak antara Indonesia dengan Belanda.

4.       Segera diadakan KMB di Den Haag , Belanda.

4)      Konferensi Inter-Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Roem-Royen, pada tanggal 22 Juni diadakan kembali perundingan yang isinya adalah disepakatinya pengembalian Pemerintahan RI ke Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 1949 dan penghentian permusuhan akan dibahas setelah pemerintahan RI pendah ke Yogyakarta. Tanggal 19-22 Juli 1949 diselenggarakan Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta yang kemudian dilajutkan di Jakarta antara tanggal 30-2Aghustus 1949. Hasil dari Konferensi tersebut adalah:

1.       BFO mendukung tuntutan RI agar pengakuan kedalatan tanpa ikatan-ikatan politik ataupun ekonomi.

2.       RI dan BFO mebentuk komite persiapan nasional untuk mengkoordinasi kegiatan sebelum dan sesudah KMB.

3.       RIS berganti nama menjadi Republik Indonesia Serikat.

4.       Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah perang nasional yang berintikan TNI.

5)      KMB (Konferensi Meja Bundar)

Pada tanggal 4 Agustus 1949, pemerintah RI mebentuk delegasi Indonesia untuk KMB yang diketuai oleh Moh. Htta dan beranggotakan Moh. Roem, Supomo, Leimena, Sastroamijoyo, Sukiman, Soeyono, Sumitro, A.K Pringgodigdo, T.B.Simatupang, Sumardi, IR. Djuanda. BFO dipimpin oleh Sultan Hmid II, delegasi Belanda oleh J> H. Van Maarseveen, dan UNCI diketuai oleh Crithley. KMB berakhir pada tanggal 2 November 1949 dengan hasil keputusan sebagai berikut:

1.       Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949.

2.       Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda selamna satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.

3.       Uni Indonesia-Bleanda akan dibentuk yang dekepalai oleh Ratu Belanda.

4.       KNIL dibubarkan dan kemudian diintegrasikan ke dalam APRIS.

5.       Kpal-kapal belanda akan ditarik dari Indonesia.

Keputusan ini ditanda tangani pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Ratuy Juliana dan Moh. Hatta di Den Haag Belanda.

6)      Pembentukan Pemerintahan Darurat REpublik Indonesia (PDRI)

Dengan adanya agresi militer belanda II dan ditangkapnya para pemimpin RI, Soekarno-Hatta memberikan madat kepada Syafrudin Prawiranegara agar membertuk pemerintahan sementara di Bukit Tinggipada tangga 20 Desember 1948. Adapun kebinet PDRI adalah sebagai berikut:

·         Perdana mentri merangkap Menteri pertahanan dan Penerangan : Syafrudin Prawiranegara.

·         Menteri Luar Negeri : A.A. Maramis.

·         Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merangkap Menteri dalam negeridan agama : Teuku Moh. Hasan

·         Menteri Keuangan merangkap Menteri kehakiman :Lukman Hakim.

·         Menteri social, perburuhan, pembangunan, organisasi pemuda dan keamanan: Sutan Rasyid.

·         Menteri pekerjaan umum merangkap menter kesehatan: Ir. Sitompul.

·         Menteri perhubungan menrangkap menteri kemakmuran : Ir. Inderacaya.

PDRI berhasil menunjukan kepada dunia Internasional bahwa pemerintah dalam tubuh RI masih berlangsung bahkan pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI mampu memberikan instruksi lewat radio kepada perwakilan RI di PBB yang isinya pihak Indonesia bersedia menghentikan tembak-menembak dan berunding dengan Belanda. Tindakan PDRI tersebut berhasil mengangkat wibawa Indonesia sekaligus mengndang sempati interasional. Namun pimpian PDRI sempat kecewa pada tindakan para pemimpin yang ditawan di Bangka karena telah melakukan perundingan tanpa sepengetahuan mereka, para pempinan PDRI yakin bahwa kedudukan Indonesia telah kuat sehingga mampu menuntut lebih banyak kepada Belanda. Untuk menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut, maka pada taggal 13 Juli 1949 di Jakarta dilakukan pertemuan yang menghasilkan :

1.       PDRI menyerahkan keputusan mengenai hasil perundingan Roem-Royen kepada cabinet, BP KNIP, dan TNI.

2.       Pada hari itu juga menyerahkan madat secara resmi kepada wakil presiden Moh. Hatta dan pada tanggal 1 Mret 1949 terjadi serangan umum di Yogyakartaselama 6 jam dengan tujuan:

·         Ke dalam (Psikologis)

Mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomatis dan meningkatkan moralrakyat serta TNI yang bergeriliya.

·         Ke Luar (Politis)

Menunjukan kepada Dunia internasional bahwa TNI masih ada dan memnpunyai kekuatan serta mampu mengadakan oensif dan mematahkan moral pasukan Belanda.